- Pembentukan ASEAN, sebagai organisasi kawasan yang memayungi kerja sama antar-negara yang berada di Asia Tenggara tidak terlepas dari situasi global setelah Perang Dunia II. Salah satu yang paling berpengaruh adalah persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet selama perang dingin. Persaingan antara blok barat AS dan timur Uni Soviet itu membuat Asia Tenggara menjadi area kontestasi 2 negara adikuasa, baik dalam bentuk pengaruh ideologi maupun militer. Contoh paling nyata dari puncak persaingan tersebut adalah perang saudara di Vietnam. Karena persaingan kedua blok berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan negara-negara di Asia Tenggara, muncul gagasan membentuk sebuah organisasi yang diharapkan mempersatukan negara-negara di kawasan ini. Maka, sebelum ASEAN terbentuk, sebenarnya sudah ada beberapa organisasi sejenis yang berdiri di Asia Tenggara. Misalnya, SEATO South East Asia Treaty Organization pada 1954, Association of Southeast Asia ASA pada 1961, dan Malaysia-Philipina-Indonesia Maphilindo pada 1963. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara resmi berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Pada tanggal itu, mengutip laman resmi ASEAN, lima wakil negara-negara Asia Tenggara menandatangani Deklarasi Bangkok Deklarasi ASEAN. Kelimanya adalah Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik; Wakil Perdana Menteri yang saat itu juga menjabat Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia Tun Abdul Razak; Menteri Luar Negeri Filipina Narciso R. Ramos; Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman; serta Menteri Luar Negeri Singapura Sinnathamby Bangkok menjadi fondasi sekaligus penanda resmi berdirinya satu organisasi kawasan di Asia Tenggara yang bernama ASEAN. Pada mulanya, pendirian ASEAN dimaksudkan untuk menjadi sarana implementasi dari poin-poin dalam Deklarasi Bangkok. Isi Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 5 "bapak pendiri" ASEAN pada 8 Agustus 1967 itu terdiri atas 5 poin, yakni Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Pendirian ASEAN sekaligus memulihkan ketegangan di antara sebagian negara anggota. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura pun segera pulih setelah ketegangan selama beberapa tahun. Namun, konflik antara negara-negara ASEAN juga tidak benar-benar sirna. Sebagai contoh adalah perselisihan Filipina dan Malaysia terkait dengan kedaulatan atas Sabah sempat mengeras justru setelah ASEAN demikian, setiap negara ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara damai dan berdasarkan perspektif mengakomodasi kepentingan bersama. Karena itu, ASEAN tetap bisa menjalankan fungsi sebagai peletak kerangka kerja sama dan dialog regional. ASEAN terus berkembang sejak 1967, baik dari segi jumlah anggota maupun agenda utama yang diusung oleh organisasi kawasan tersebut. Ambil contoh, pada 1976, 5 negara anggota ASEAN itu juga menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerja Sama TAC yang menjadi landasan bagi semua anggota untuk hidup berdampingan secara damai. Mengutip buku Association of South East Asian Nations ASEAN Sejarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan 2014 karya Koesrianti, Sekretariat ASEAN kemudian dibentuk pada 24 Februari 1976 dan berkedudukan di Jakarta. Hartono Rekso Dharsono dari Indonesia saat itu dipilih sebagai Sekretaris Jenderal Sekjen ASEAN pertama. Organisasi regional ini lantas semakin memberikan harapan terwujudnya kerja sama dan perpaduan bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang memiliki ragam berbeda-beda. Setelah itu, negara-negara Asia Tenggara lainnya turut bergabung dengan ASEAN. Merujuk laman Kemenlu RI, Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ke-6 pada 7 Januari 1984. Kemudian, Vietnam bergabung menjadi anggota ke-7 ASEAN pada Juli 1995. Berikutnya, Laos dan Myanmar resmi masuk dalam jajaran anggota ASEAN pada 2 tahun kemudian. Setelah itu, giliran Kamboja menjadi anggota ke-10 ASEAN pada 30 April 1999. Pada tahun 2011, Timor Leste mendaftarkan diri sebagai anggota ASEAN. Namun, status keanggotaan negara yang merdeka dari Indonesia pada 2002 itu masih menjadi pembahasan 10 anggota resmi ASEAN. Bentuk Kerja Sama ASEAN di Berbagai Bidang Negara-negara ASEAN selama ini telah menjalin kerja sama secara aktif di berbagai bidang. Kerja sama itu meluas dari bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, hingga keamanan dan Pendidikan. Bentuk kerja sama yang ada di antara negara-negara anggota ASEAN sangat beragam. Kerja sama itu dibentuk untuk mengatasi masalah serta menampung sekaligus mewujudkan keinginan negara-negara anggota diringkas, tujuan dari berbagai bentuk kerja sama negara-negara ASEAN di berbagai bidang adalah sebagai berikut Kerja Sama ASEAN di Bidang Sosial Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerja sama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerja Sama ASEAN di Bidang Politik dan Keamanan Kerja sama di bidang ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antarnegara di ASEAN. Kerja Sama ASEAN di Bidang Pendidikan Bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi Berbagai kerja sama diwujudkan untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan di negara-negara ASEAN. Mengutip modul IPS terbitan Kemendikbud, berikut ini bentuk-bentuk kerja sama negara-negara ASEAN di berbagai bidang. Infografik SC Bentuk Kerja Sama Negara ASEAN. Bentuk Kerja Sama ASEAN di Bidang Politik dan KeamananKerja sama negara-negara ASEAN di bidang politik dan keamanan contohnya menyepakati adanya ZOPFAN, Traktat Persahabatan dan Kerja Sama Treaty of Amity and Cooperation/TAC in Southeast Asia, dan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara Treaty on Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWF. Selain itu, kerja sama negara-negara ASEAN di bidang politik telah mewujudkan ASEAN Regional Forum ARF yang membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian di Asia Tenggara. Contoh bentuk kerja sama negara-negara ASEAN di bidang politik dan keamanan adalah Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters/MLAT. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT. Pertemuan para Menteri Pertahanan Defence Ministers Meeting/ADMM yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Kerja sama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Kerja sama di bidang hukum, bidang migrasi & kekonsuleran, kelembagaan antarparlemen. 2. Bentuk Kerja Sama ASEAN di Bidang Sosial dan BudayaKerja sama negara-negara ASEAN di bidang sosial-budaya bertujuan menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama. Kerja sama ASEAN di bidang sosial-budaya tersebut dilaksanakan oleh COSD Committee on Social Development. Contoh bentuk kerja sama ASEAN di bidang sosial-budaya adalah sebagai berikut Pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar; Membantu kaum perempuan dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan; Menanggulangi masalah masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan badan internasional yang bersangkutan; Pengembangan sumber daya manusia; Peningkatan kesejahteraan; Program peningkatan kesehatan makanan dan obat-obatan; Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN; Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN ASEAN Tourism Agreement ATA; Penyelenggaraan pesta olahraga dua tahun sekali melalui SEA-Games. 3. Bentuk Kerja Sama ASEAN di Bidang PendidikanKerja sama antara negara-negara ASEAN di bidang pendidikan selama ini terus dijalankan dalam bentuk bilateral dan multirateral. Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional negara-negara anggota bentuk kerja sama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan adalah ASEAN Council of Teachers Convention ACT di Sanur, Denpasar, Sabtu 8/12/2012, dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Di forum ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni ke pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN-Japan Scholarship Fund Dana Beasiswa ASEAN-Jepang. Olimpiade di bidang pendidikan sering digelar di level regional Asia Tenggara. Contoh Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional OSN 2015. 4. Bentuk Kerja Sama ASEAN di Bidang EkonomiKerja sama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi terus berkembang. Puncaknya adalah ketika pemimpin negara-negara ASEAN bersepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasanAsia Tenggara pada akhir 2015. Istilahnya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA. Kesepakatan itu bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN di tengah persaingan ketat ekonomi Asia, terutama dengan adanya kebangkitan ekonomi China Tiongkok dan India. Selain itu, MEA juga dibentuk untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di kawasan Asia Tenggara dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan perkembangan industri dan mengerek pertumbuhan ekonomi. MEA dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi; pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan itu, MEA memiliki 4 karakterisik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi bertahap, MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain sebagainya. Pembentukan MEA akan membuka peluang tenaga kerja asing dari negara-negara ASEAN mengisi berbagai posisi di Indonesia, misalnya, yang kekurangan sumber daya manusianya. Maka, kondisi ini diharapkan mendorong penduduk Asia Tengara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. Dengan demikian, kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi akan semakin luas dan bersaing bebas antarnegara-negara ASEAN. - Pendidikan Penulis Addi M IdhomEditor Iswara N Raditya

Lembaga Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional – Pengertian, Makalah, Wawasan Dan Contohnya – Lembaga Pertahanan Nasional didirikan pada 20 Mei 1965 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1964, dan langsung di bawah Presiden. Pada tahun 1983, lembaga ini berganti nama menjadi Ketahanan National, yang berada di bawah Panglima Angkatan Bersenjata ABRI. Pengertian Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional Tannas Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensional maupun fungsional. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan Negara untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Dalam pengertian tersebut, Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Baca Juga Pengertian Dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional Tannas Indunesia konsepsi pengebangan kekuatan nasional melalui pengatuarn dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantaran. Dengan kata lain, Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman sarana untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan ke¬kuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Antara kesejahteraan dan keamanan ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, dan sebaliknya penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung karena pada dasarnya keduanya merupakan nilai intrinsik yang ada dalam kehidupan nasional. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Peran masing-masing gatra dalam astagrata seimbang dan saling mengisi. Maksudnya antargatra mempunyai hubungan yang saling terkait dan saling bergantung secara utuh menyeluruh membentuk tata laku masyarakat dalam kehidupan nasional. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa da¬lam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Se¬dangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar negeri. Contoh bentuk-bentuk ancaman menurut doktrin hankamnas catur dharma eka karma Ancaman dari dalam negeri. Contohnya adalah pemberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat indonesia. Ancaman dari luar negeri. Contohnya adalah infiltrasi, subversi dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi dari darat, udara dan laut oleh musuh dari luar negri. Baca Juga Tujuan Dan Fungsi Negara Menurut 11 Para Ahli Ciri – Ciri Ketahanan Nasional Ciri – Ciri Ketahanan Nasional Merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang. Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dasarkan pada metode astagrata; seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika astagarata yang terdiri atas 3 aspek alamiah trigatra yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan dan lima aspek sosial pancagatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berpedoman pada wawasan nasional; Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Wawasan nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sehingga wawasan nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional. Sifat-sifat Ketahanan Nasional Sifat-sifat ketahanan Nasional antara lain Mandiri, artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, uapaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya di arahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Konsultasi dan kerjasama, artinya ketahanan nasional Indoneisa tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Baca Juga Pengertian Hukum Di Indonesia Menurut Pakar Hukum Asas-asas Ketahanan Nasional Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasil, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut Asas kesejahtraan dan keamanan Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asa dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejateraaan dan keamanan, sesitem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasuional itu sendiri. Kesejahtrean maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apa pun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur Ketahanan Nasional Asas Mawas ke Dalam da Mawas ke Luar Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan linkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun keluar. Mawas ke Dalam Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemadirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Mawas ke Luar Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan stategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Baca Juga Ideologi Terbuka Asas kekeluargaan Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan, dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak/destruktif. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketahanan Nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu komprehensif intergral. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sulit dipantau karena sangan komplek. Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaitu Aspek yang berkaitan dengan alam besifat statis, yang meliputi Aspek Geografi, Aspek Kependudukan, dan aspek Sumber Kekayaan Alam. Aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis, yang meliputi Aspek Ideologi, Aspek Politik, Aspek Sosial Budaya, dan Aspek Pertahanan dan Keamanan. Pengaruh Aspek Ideologi Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. ldeologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Secara teoretis, suatu ideologi bersumber dari stuatu falsafah dan meruakan pelaksanaan dari sistem filsafah itu sendiri. Ideologi Dunia Liberalisme Aliran pikiran perseorangan atau individualistik. Aliran pemikiran ini mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hukum legal society yang disusun atas kontrak semua individu dalam masyarakat itu kontrak sosial. Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun termasuk penguasa kecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Paham Liberalisme mempunyai dasar-dasar kebabasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan materil yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Baca Juga Musyawarah Adalah Komunisme Aliran pikiran golongan class theory yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels dan Lenin pada mulanya merupakan kritik Kark Marx atas kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada awal revolusi industri. Aliran pemikiran ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan kelas untuk menindas kelas lain. Golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah. Golongan borjuis menindas golongan proletar kaum buruh. Karena itu Marx menganjurkan agar kaum buruh mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara dari golongan kaya kapitalis dan borjuis agar kaum buruh dapat ganti berkuasa dan mengatur negara. Sesuai dengan aliran pikiran yang melandasi komunisme, dalam upaya merebut atau mempertahankan kekuasaan kominisme dalam upaya merebut atau mempertahankan kekuasaan komunisme akan Menciptakan situas konflik untuk mengadu golongan- golongan, tertentu serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ajaran komunis bersifat atheis, tidak percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan didasarkan pada kebendaan materialistis. Bahkan agama dinyatakan sebagai racun bagi kehidupan bermasyarakat. Masyarakat komunis bercorak Internasional. Masyarakat yang dicita-citakan oleh komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasiona1. Hal ini tercermin dalam seruan Marx yang terkenal”Kaum buruh diseluruh dunia bersatulah!” Komunisme menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme. Masyarakat komunisme yang dicita-citakan adalah masyarakat tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas dianggap masyarakat yang dapat memberikan suasana hidup yang aman dan tentram, tanpa pertentangan, tanpa hak milik pribadi atas alat produksi dan tanpa pembagian kerja. Faham Agama Ideologi bersumber dari falsafah agama yang termuat dalam kitab Agama. Ideologi Pancasila Merupakan tatanan nilai yang digali kristalisasi dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung didalamnya. Sila-sila Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai spiritual, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak, cinta mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi, dan gotong royong. Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik mengandung nilai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang merupakan faktor pengikat yang menjamin keutuhan nasional atas dasar Bhineka Tunggal Ika. Baca Juga Otonomi Daerah Adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwalikan. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwalikan menunjukan bawha kedaulatan berada di tangan rakyat, yang diwujudkan oleh persatuan nasional yang riil dan wajar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghargaan terhadap hak orang, gotong royong dalam suasana kekeluargaan, ringan tangan, dan kerja keras untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadlian sosial. Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dari luar/dalam, langsung/tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut. Untuk memperkuat ketahanan ideologi perlu langkah pembinaan sebagai berikut Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif terus dikembangkan serta ditingkatkan. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlefansikan dan di aktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila harus terus di kembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang royal dan bangga terhadap bangsa dan negara. Disamping itu anggota masyarakat dan pemerintah perlu bersikap wajar terhadap kebhinekaan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan serta nyata oleh setiap penyelenggaraan negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, serta setiap warga negara Indonesia, agar kelestarian dak keampuhannnya terjaga dan tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia terwujud, dalam hal ini suri tauladan para pemimpin panyelenggara negara dan pemimpin tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar. Pembangunan, sebagai pengamalan Pancasila, harus menunjukan keseimbangan antara Fisik material dcngan mental spiritual untuk menghindari tubuhnya materialisme dan skuarisme. Dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia, pembangunan harus adil dan merata di seluruh wilayahuntuk memupuk rasa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikannya. Ke dalam mata pelajaran lain seperti pendidikan budi pekerti, pendidikan sejara perjuangan bangsa, bahasa Indonesia dan kepramukaan. Pendidikan Moral Pancasila juga perlu diberikan kepada masyarakat luas secara non formal. Pengaruh Aspek Politik Politik berasal dari kata politik yang mengandung makna kekuasaan pemerintahan dan atau politik yang berarti kebijaksanaan. Baca Juga Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indo¬nesia, kita tidak memisahkan politik dari policik. Hubungan ini ter¬cermin pada pemerintahan negara yang berfungsi sebagai penentu ke¬bijaksanaan dan ingin mewujudkan aspirasi semi tuntutan masyarakat. Karena itu, kebijaksanaan pemerintahan negana tersebut harus serasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Politik di Indonesia, yang harus dilihat dalam konteks Ketahanan Nasional, meliputi dua bagian utama, yaitu Politik dalam negeri dan Politik luar negeri. Politik Dalam Negeri Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirsi, dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem. Unsur-unsurnya terdiri dari struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik. Struktur Politik merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah pengkaderan pimpinan nasional. Proses Politik merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan politik maupun kepentingan umum yang bersifat nasional dan penentuan dalam pemilihan kepemimpinan yang puncaknya terselenggara dalam Pemilu. Budaya Politik merupakan pencerminan dari aktualisasi hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, beberbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan secara dasar dan rasional melalui pendidikan politik maupun kegiatan politik yang sesuai dengan disiplin nasional. Komunikasi Politik merupakan suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimanan rakyat merupakan sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional Ketahanan pada aspek politik dalam negeri berarti sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Kepemimpinan nasional yang mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Politik Luar Negeri Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepantingan nasional dalam pergaulan antarbangsa. Politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada Pembukaan UUD 1945 melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta anti penjajahan karena tidak sesuai dcngan perikemanusiaan dan perikeadilan. Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional dalam kehidupan antar bangsa. Dijiwai oleh falsafah negara Pancasila se bagai tuntutan moral dan etika, politik luar negeri Indonesia di tujukan pada kepentingan nasional terutama pembangunan nasional. Dengan demikian, politik luar negeri merupakan bagian integral dari strategi nasional dan secara keseluruhan merupakan salah satu sarana pencapaian tujuan nasional. Baca Juga Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli Landasan Politik Luar Negeri adalah Pembukaan UUD ’45, melaksanakan ketertiban dunia, berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan anti penjajahan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Politik Luar Negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Aktif dalam pengertian Indonesia dalam percaturan internasional tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi obyek, tetapi berperan atas dasar cita-citanya. Untuk mewujudkan ketahanan aspek politik diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat dan dinamis yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang bersadarkan Pancasila UUD 1945. Ketahanan pada aspek politik luar negeri berarti meningkatkan kerjasama internasional yang saling menguntungkan dan meningkatkan citra positif Indonesia. Kerjasama dilakukan sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji dengan seksama, memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju. Mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak-hak WNI di luar negeri perlu ditingkatkan. Pengaruh Aspek Ekonomi Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha untuk meningkatkan, taraf hidup masyarakat. Perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian bangsa Indonesia mengacu pada pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas ke-keluargaan. Secara makro, sistem perekonomian Indonesia dapat disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan. Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondiosi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasioanl dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun ancaman dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasar-kan Pancasila dan UUD 1945. Pengaruh Aspek Sosial Budaya Yang disebut “sosial” di sini pada hakikatnya adalah pergaulan hidup dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungjawaban dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Semetara “budaya” adalah sistem nilai yang merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan menjadi kekuatan pendukung dalam menggerakan kehidupan. Struktur Sosial di Indonesia. Dalam masyarakat, manusia hidup secara berkelompok sesuai fungsi, peran dan profesinya. Kehidupan masyarakat terstruktur berdasarkan peran dan fungsi masing-masing anggota. Kondisi Budaya di Indonesia, kebudayaan daerah, dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai-nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing, yang sering disebut sebagai local genius. Local genius ialah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya Nosional bersitat religius, bersifat kekeluargaan, bersifat serba selaras, bersifat kerakyatan. Integrasi dan interaksi suku-suku bangsa yang mendiami bumi Nusantara ini pada tahun 1928 telah menghasilkan aspirasi bersama untuk hidup bersama sebagai satu bangsa di satu tanah air. Aspirasi ini terwujud secara sah dan diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia melalui Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa keanekaragaman budaya justru me¬rupakan hikmah bagi bangsa Indonesia dan di masa lalu telah mampu memunculkan faktor-faktor perekat persatuan atau inregrasi bangsa. Di masa depan, upaya untuk melestarikan keberadaan faktor perekat persatuan bangsa, yaitu keinginan dan semangat untuk hidup dan meraih crta-cita bersama, akan menjadi tugas seluruh warga bangsa. Baca Juga Ideologi Komunisme Pengaruh Aspek Pertahanan dan Keamanan Pokok-pokok Pengetahuaan Pertahanan dan Keamanan Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka me¬wujudkan Ketahanan Nasional Indonesia. Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang mengandung keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara. langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Iaepuhlik In-donesia. Postur Kekuatan Pertahanan Dan Keamaman Postur Kekuatan Hankam. Postur kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan. Terdapat empat pendekatan yang digunakan untuk membangun postur kekuatan Hankam, yaitu pendekatan ancaman, misi, kewilayahan dan politik. Pembangunan Kekuatan Hankam. Konsepi Hankam perlu mengacu pada konsep Wawasan Nusantara di mana Hankam mengarah pada upaya pertahanan seluruh wilayah kedaulatan negara kesatuan RI yang meliputi wilayah laut, udara, dan darat, termasuk pulau-pulau besar dan kecil. Gejolak Dalam Negeri. Di dalam era globalisasi saat ini dan di masa mendatangf tidak tertutup kemungkinan munculnya campur tangan asing dengan alasan menegakkan nilai-nilai HAM, demokrasi, penegak hukum dan lingkungan hidup di balik kepentingan nasional mereka. Geopolitik ke arah Geoekonomi. Kondisi ini mengimplikasi-kan semakin canggihnya upaya diplomasi guna mencapai tujuan politik dan ekonomi. Perkembangan Lingkungan Strategis. Perkembangan ini mengisyaratkan bahwa pergeseran geopolitik ke arah geoekonomi membawa perubahan dalam penerapan kebijaksanaan dan strategis negara–negara di dunia dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Penerapan cara-cara baru telah meningkatkan eskalasi konflik regional dan konflik dalam negeri yang mendorong keterlibatan negara super power. Dalam menyikapi dinamika perkembangan seperti ini, kita perlu membangun postur kekuatan. Hankan yang dimiliki profesionalisme yang tinggi untuk melaksanakan pertama, kegiatan intel stra¬tegis dalam semua aspek kehidupan nasional; kedua, upaya pertahanan darat laut dan udara; ketiga, pemeliharaan dan penegakan keamanan dalam negeri secara berlanjut dalam semua aspek kehidupan nasional; keempat, pembinaan potensi dan kekuatan wilayah dalam semua aspek. kehidupan nasional untuk meningkatkan Tannas; serta kelima, pe¬meliharaan stabilitas nasional dan Tannas secara menyeluruh dan ber¬lanjut. Mewujudkan Postur Kekuatan Hankam. Dengan mengacu pada negara-negara lain yang hanya untuk melindungi diri sendiri dan tidak untuk kepentingan invasi, barangkali konsep standing armed forces secara proposional dan seimbang perlu dikembangkan. Pengembangan konsep dengan susunan kekuatan Hankamneg ini meliputi pertama, perlawanan bersenjata yang terdiri atas bala nyata yang dibina sebagai kekuatan-kekuatan TNI yang selalu siap dan yang dibina sebagai kekuatan cadangan serta bala potensial, yaitu Polri dan Rapih yang fungsinya adalah Wanra;, kedua, perlawanan tidak bersenjata yang terdiri atas Ratih yang berfungsi sebagai Tibum, Linra, Kamra dan Linmas; ketiga komponen pendukung perlawanan bersenjara dan tidak ber¬senjata sesuai bidang profesi masing-masing dengan pemanfaatan semua sumber daya nasional, sarana, dan prasarana serta perlindungan masyarakat terhadap bencana perang dan bencana lainnya. Baca Juga Pengertian Kedaulatan Rakyat Menurut Para Ahli Ketahanan pada Aspek Pertahanan dan Keamanan Pertahanan dan Keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, yang berisi ketangguhan, kemampuan dan kekuatan melalui penyelengaraan Siskamnas Sishankamrata untuk menjanlin kesinambungan Pembangunan Nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia Untuk mewujudkan keberhasilan Ketahanan Nasional setiap warganegara Indonesia perlu Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk Perjuangan Non Fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembang-kan kekuatan nasional dalam rangka meng-hadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan ganguan yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta pencapaian tujuan nasional. Sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, soasial budaya dan pertahanan keamanan sehingga setiap warga neraga Indonesia dapat mengeliminir pengaruh tersebut. Pengertian Wawasan Nusantara Kata wawasan berasal dari kata “wawas” bahasa Jawa yang berarti melihat atau memandang. Jika ditambah dengan akhiran –an maka secara harfiah berarti cara penglihatan, cara tinjau, cara pandang. Nusantara adalah sebuah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa Kuno yakni nusa yang berarti pulau, dan antara artinya lain. Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan, aspek sosial budaya dan aspek kesejarahan, terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut dengan Wawasan Nusantara. Berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat serta menjiawai tata hidup dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Wawasan Nusantara telah diterima dan disahkan sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang termaktub / tercantum dalam dasar-dasar berikut ini Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tanggal 22 maret 1973 TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tanggal 22 maret 1978 tentang GBHN TAP MPR nomor II/MPR/1983 tanggal 12 Maret 1983 Ruang lingkup dan cakupan wawasan nusantara dalam TAP MPR ’83 dalam mencapat tujuan pembangunan nasionsal Kesatuan Politik Kesatuan Ekonomi Kesatuan Sosial Budaya Kesatuan Pertahanan Keamanan Baca Juga Intervensi Adalah Latar Belakang dan Proses Terbentuknya Wawasan Nusantara Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi “Brittain rules the waves”. Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti Thailand, Perancis, Myanmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat wasantara. Wasantara ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah wadah contour atau organisasi, isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang Satu kesatuan wilayah Satu kesatuan bangsa Satu kesatuan budaya Satu kesatuan ekonomi Satu kesatuan hankam. Jelaslah disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam “koridor” wasantara. Isi Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara mencakup Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional. Baca Juga Pengertian HAM Menurut Para Ahli Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai – nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan, dalam arti Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Nah Sahabat Itulah Ketahanan Nasional – Pengertian, Makalah, Wawasan Dan Contohnya Yang Kami Sajikan Semoga Bermanfaat Untuk Kehidupan Kita Dalam Berbangsa Dan Bernegara 😀

Pengertian Ketahanan Nasional – Ciri, Sifat, Asas, Unsur, Fungsi, Konsepsi Ketahanan Nasional Tannas Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensional maupun fungsional. Ketahanan Nasional Tannas Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensional maupun fungsional. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Pengertian, Tugas, Hak, Kewajiban Dan Keanggotaan MPR Beserta Kedudukannya Lengkap Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan Negara untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Dalam pengertian tersebut, Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional Tannas Indunesia konsepsi pengebangan kekuatan nasional melalui pengatuarn dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantaran. Dengan kata lain, Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman sarana untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Antara kesejahteraan dan keamanan ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, dan sebaliknya penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Pengertian, Hak, Tugas Dan Fungsi DPR Dewan Perwakilan Rakyat Lengkap Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung karena pada dasarnya keduanya merupakan nilai intrinsik yang ada dalam kehidupan nasional. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Peran masing-masing gatra dalam astagrata seimbang dan saling mengisi. Maksudnya antargatra mempunyai hubungan yang saling terkait dan saling bergantung secara utuh menyeluruh membentuk tata laku masyarakat dalam kehidupan nasional. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar negeri. Ciri – Ciri Ketahanan Nasional Ciri – Ciri Ketahanan Nasional Merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang. Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dasarkan pada metode astagrata; seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika astagarata yang terdiri atas 3 aspek alamiah trigatra yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan dan lima aspek sosial pancagatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berpedoman pada wawasan nasional; Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Wawasan nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sehingga wawasan nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan 10 Pengertian Kewarganegaraan Menurut Para Ahli Sifat-sifat Ketahanan Nasional Berikut Ini Merupakan Sifat-sifat ketahanan Nasional antara lain Mandiri artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Dinamis artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, uapaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya di arahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Manunggal artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Konsultasi dan kerjasama artinya ketahanan nasional Indoneisa tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Asas-asas Ketahanan Nasional Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasil, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Pengertian Geopolitik Indonesia Dan Wawasan Nusantara Secara Lengkap a . Asas Kesejahtraan Dan Keamanan Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asa dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejateraaan dan keamanan, sesitem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasuional itu sendiri. Kesejahtrean maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apa pun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur Ketahanan Nasional. b. Asas Mawas ke Dalam da Mawas ke Luar Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan linkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun keluar. Mawas ke Dalam Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemadirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Mawas ke Luar Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan stategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. c. Asas kekeluargaan Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan, dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak/destruktif. d. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketahanan Nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu komprehensif intergral. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan 5 Pengertian Pertahanan Negara Menurut Para Ahli Beserta Tujuannya Unsur-unsur Ketahanan Nasional Berikut Ini Merupakan Unsur-unsur Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional Pancagatra Aspek sosial pancagatra pada dasarnya berlandaskan hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan sesama, alam sekitarnya, maupun manusia dengan dirinya sendiri dalam bentuk kebutuhannya. Dengan dasar hubungan tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima bidang ataupun lima aspek kehidupan Nasional yang disingkat Ipoleksosbud Hankam. Lima aspek kehidupan Nasional akan diuraikan konsep dasar dalam rangka mengembangkan kekuatan Nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Ketahanan Aspek Ideologi Suatu bangsa pada dasarnya mempunyai dan memerlukan filsafat hidup. Sebagai pedoman dan pegangan dalam melaksanakan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Filsafat hidup digunakan sebagai pedoman hidup ini adalah termasuk filsafat praktis yang merupakan suatu ideologi, pandangan hidup, pandangan dunia, karena sebagai dasar untuk mencapai cita-cita Nasional. Dalam pembahasan ini disebut dengan istilah ideologi. Fungsi Ketahanan Nasional Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat inter – regional wilayah, inter – sektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berfikir yang terkotak-kotak pembangunan secara terpadu, yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan sektoral. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga dan sarana, yang bahkan berpotensi dalam dalam pelaksanaan pembangunman nasional disegala bidang dan sektor nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman. Dalam perkembanagan, ketahanan nasional akan tetap mengalami berbagai macam permasalahan yang dapat menimbulkan kegoyahan terhadap ketahanan nasional dalam hal ini adalah Indonesia. Ancaman-ancaman tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Indonesia sudah sering mengalami berbagai macam peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai sebuah ancamanancaman terhadap ketahanan nasional. Beberapa contoh peristiwa yang sempat mengusik ketahanan nasional negara Indonesia adalah gerakan sparatisme dan terorisme . GAM Gerakan Aceh Merdeka Organisasi Papua Merdeka OPM Terorisme Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Pengertian Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia Beserta Fungsi Dan Tujuannya Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Cari

Prinsipnya, kesejahteraan atau menjadi sejahtera, adalah hak setiap/semua orang. Tetapi tidak setiap/semua orang beruntung dan mampu 54 menjangkau atau merengkuh kesejahteraan, atau menjadi sejahtera. Terhadap orang-orang yang tidak beruntung tersebut lahir dorongan atau tuntutan yang kuat kepada negara dan hukum untuk lebih memperhatikan nasib mereka. Dalam mengkalkulasikan hal itu, asas atau prinsip yang dikemukakan adalah asas atau prinsip non utilitarian yang dalam kalimat termashur John Rawls adalah “Each person possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override.”15 Dengan pengertian lain asas atau prinsip ini menentang kalkulasi yang dikembangkan oleh utilitarianisme yang diformulasikan sebagai the greatest happiness of the greatest number sebagai dasar penentuan manfaat sosial dari suatu keputusan publik, termasuk keputusan dalam rangka keadilan distributif, yaitu distribusi kesejahteraan. Dasar untuk tujuan hukum mewujudkan kesejahteraan adalah menggunakan pendekatan berbasis hak right-based approach. Dalam pendekatan berbasis hak tersebut asas atau prinsip yang seyogianya dipertahankan ialah menjamin kebebasan seluas-luasnya bagi warga negara dan menjamin kesempatan yang sama seluas-luasnya supaya orang yang tidak atau kurang beruntung tetap berjuang untuk memperbaiki diri dan tidak bergantung pada nasib baik yang jatuh dari atas belas kasihan negara atau pemerintah. Selain itu, skema demikian juga tidak boleh dimaknai sebagai justifikasi atas eksploitasi yang terjadi sehingga skema tersebut menjadi kompensasinya. 15 John Rawl, A Theory of Justice, The Belknap Press-Harvard University Press, Cambridge-Massachuset, 1999 hlm. 3. 55 Dengan demikian, dalam kerangka asas atau prinsip yang ingin dibicarakan, kesejahteraan harus menjadi hak bagi semua/setiap orang dan tidak boleh satupun dari anggota masyarakat yang boleh atau dapat dikorbankan haknya atas kesejahteraan tersebut demi kepentingan mayoritas atau kelompok lebih besar jumlahnya. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini, sebagai asas atau prinsip, tidak menawarkan konsepsi negara kesejahteraan klasik sebagai solusinya. Anthony Giddens yang mengajukan kritik terhadap konsepsi negara kesejahteraan klasik dari perspektif ilmu politik menyatakan Negara kesejahteraan yang bergantung pada distribusi tunjangan dari atas ke bawah adalah tidak demokratis. Motifnya adalah perlindungan dan kepedulian, tetapi hal itu tidak memberi cukup ruang bagi kebebasan personal. Beberapa bentuk institusi kesejahteraan bersifat birokratis, mengasingkan dan inefisien, dan tunjangan-tunjangan kesejahteraan bisa menimbulkan konsekuensi-konsekuensi buruk yang merusak segala apa yang telah mereka rancang dan ingin raih Pemikiran yang dikemukakan Giddens secara eksplisit mengambil posisi non-utilitarian sehingga posisi tersebut tidak berbeda secara menyolok dengan posisi Rawls berdasarkan asas atau prinsip fairness dalam teori keadilannya. Untuk berhak mengklaim dirinya berdasarkan fairness, teori keadilan Rawls dibangun menurut dua asas atau prinsip, yaitu First each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second social and economic inequalities are to be arranged so 16 Anthony Giddens, Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial, Jakarta 2000, hlm. 130-131. 56 that they are both a reasonably expected to be to everyone’s advantage, and b attached to positions and offices open to Pada bagian lain, rumusan asas atau prinsip kedua yang lebih dikenal sebagai difference principle dinyatakan sebagai berikut “Social and economic inequalities are to be arrange so that they are both a to the greatest expected benefit of the least advantaged and b attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity’.18 Asas atau prinsip kedua, difference principle, berfungsi menjawab ekspektasi kelompok yang posisinya kurang beruntung supaya tetap dapat menikmati manfaat atau keuntungan secara sama seperti yang dijanjikan oleh prinsip pertama, equal basic liberties seluas-luasnya bagi setiap orang. Pada setiap masyarakat, meskipun dipresumsikan berlaku prinsip persamaan, tetap saja di dalamnya dijumpai situasi ketidaksamaan faktual yang melekat pada diri individu-individu. Kondisi demikian yang diberikan kompensasi oleh difference principle. Poin penting yang perlu diperhatikan dari dua asas atau prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls adalah hubungan antara asas atau prinsip pertama dan asas atau prinsip kedua. Tentang hubungan keduanya Rawls menyatakan A convincing account of basic rights and liberties, and of their priority, was the firs objective of justice as fairness. A second objective was to integrate that account with an understanding of democratic equality, which led to the principle of fair equality of opportunity and the difference principle. 17 John Rawls, Op. Cit., hlm. 53. 18 Ibid., hlm. 72. 57 Asas atau prinsip kedua, difference principle, mencerminkan karakter sosial-demokratis dari teori keadilan Rawls. Asas atau prinsip kedua mencerminkan kepedulian sosial kepada kelompok masyarakat yang tidak beruntung dengan menegaskan satu prinsip yaitu setiap orang memiliki hak untuk “menikmati suatu hidup yang layak sebagai manusia, termasuk mereka yang paling tidak beruntung”.19 Dengan pengertian lain, makna yang lebih fundamental ialah kesempatan yang sama bagi mereka yang kurang beruntung untuk menikmati suatu prospek hidup yang lebih baik” perlu dijamin supaya sama dengan mereka yang lebih beruntung. Sebagai dasar dari sebuah kebijakan sosial negara untuk mengatasi problem ketidaksamaan atau ketidaksetaraan yang ditimbulkan oleh ketimpangan dalam akses terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar atau pokok dari manusia, mewujudkan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi setiap orang merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh negara-negara di mana pun. Berbicara tentang ketimpangan, ada realitas menyakitkan yang seringkali tidak mampu ditangai baik pada fase pembentukan kebijakan maupun pada fase implementasinya. Dalam pengertian demikian, maka pertimbangan ekonomis yang seringkali mengemuka dengan mengajukan argument seperti efisiensi. Kendati demikian, sebagai asas atau prinsip, kesejahteraan tidak dapat diukur melulu dengan efisiensi. Efisiensi memang mampu menciptakan kesejahteraan, tetapi tidak selalu bahwa efisiensi akan memberikan topangan 19 Andre Ata Uja, Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls, Yogyakarta, 2001, hlm. 73. 58 kesejahteraan yang memadai bagi setiap individu seluas-luasnya. Betapapun bahwa distribusi tersebut mampu menghasilkan kesejahteraan bagi sebesar-besarnya jumlah anggota masyarakat yang memperoleh manfaat, yang berarti bahwa kebijakan tersebut efisien, tidak berarti bahwa kesejahteraan yang sesungguhnya terlah terjadi. Maksud prinsip atau hakiki di sini adalah bagaimana seharusnya distribusi kesejahteraan itu ditata. Dikaitkan dengan Rawls, maka keadilan sebagai fairness memang pada dasarnya merupakan suatu moralitas politik yang memberi perhatian pada distribusi hak dan kewajiban secara adil demi terciptanya suatu relasi yang saling menguntungkan di antara segenap warga masyarakat. Sejalan dengan itu, maka prinsip operasionalnya ialah perlunya dijamin tingkat minimu kemaslahatan politik dan ekonomi bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Dengan pengertian lain, asas atau prinsipnya di sini ialah, dalam kaitan dengan distribusi kesejahteraan yang adil, perbaikan nasib serta harapan hidup dari mereka yang paling tidak beruntung atau yang secara objektif berada dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Hal ini didasari atau dibangun atas dasar konsepsi umum keadilan dan konsepsi khusus keadilan yang oleh Rawls dirumuskan sebagai berikut “Semua nilai sosial – yakni kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar harga diri – harus didistribusikan secara sama; 59 distribusi yang tidak sama dapat dibenarkan apabila hal itu menguntungkan semua Pada akhirnya hal yang hakiki adalah tujuan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan merupakan hal niscaya, begitu pula halnya, mutatis mutandis, tujuan hukum. Kedua konsep tersebut berada dalam posisi saling berhimpitan. Tuntutan supaya negara mewujudkan atau merealiasikan kesejahteraan, dalam kerangka asas atau prinsip negara hukum, harus dilakukan melalui perantaraan hukum dan harus sesuai dengan hukum. Pada poin yang pertama, materi muatan peraturan perundang-undangan dituntut untuk merefleksikan tujuan mewujudkan kesejahteraan. Pada poin kedua, pengaturan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, sesuai hasil dari diskusi atau pembahasan di atas, mewujudkan kesejahteraan adalah tujuan negara dan hukum, dan mewujudkan kesejahteraan tersebut harus dilakukan menurut cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum. D. Wartawan 1. Pengertian Wartawan Wartawan didefinisikan sebagai individu yang bekerja mencari, mengolah, dan mempublikasikan berita di suatu media. Pekerja administrasi atau staf keuangan di suatu media juga tidak dimasukkan 20 Klaus Mathis, Efficiency Instead of Justice? Searching for the Philosophical Foundations of Economic Analysis of Law, New York 2009, hlm. 204. 60 dalam penelitian ini. Begitu pula dengan seorang wartawan freelance juga tidak dimasukkan. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dijelaskan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan Peratuan Dewan Pers memberi definisi tidak jauh berbeda dari penjabaran Undang-Undang Pers yang menyebut wartawan sebagai “Orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran lainnya”. Kedua definisi tersebut menegaskan unsur yang terdapat dalam pengertian wartawan ialah orang, yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan kegiatan itu dilakukan secara teratur. Wartawan pada era modern memiliki dua status yaitu sebagai pekerja worker dan profesi prefessional.22 Dalam Kamus Bahasa Indonesia, wartawan merupakan orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi, juru warta, Pengertian jurnalis menurut Aliansi Jurnalis Independen AJI yakni profesi atau penamaan seseorang yang pekerjaannya berhubungan 21 Aceng Abdullah, Press Relations Kiat Berhubungan dengan Media Massa, Bandung Remaja, Rosdakarya, 2001, 22 Bill Kovach & Tom Rosentiel, The Elements of Journalism What Newspeople Should Know and The Public Should Expect, 2007, hlm. 112. 23 KBBI, Wartawan 61 dengan isi media masa. Jurnalis meliputi juga kolumnis, penulis lepas, fotografer dan desain grafis editorial. Sementara wartawan, dalam pendefinisian Persatuan Wartawan Indonesia PWI, hubungannya erat dengan kegiatan tulis menulis yang di antaranya mencari data riset, liputan, verifikasi untuk melengkapi laporannya. Istilah jurnalis muncul di Indonesia setelah masuknya pengaruh ilmu komunikasi yang cenderung berkiblat ke Amerika Serikat. Istilah ini kemudian berimbas pada penamaan seputar posisi-posisi kewartawanan. Misalnya, redaktur’ menjadi editor’. Pada awal abad ke-19, jurnalis berarti seseorang yang menulis untuk jurnal, seperti Charles Dickens pada awal kariernya. Dalam abad terakhir ini artinya telah menjadi seorang penulis untuk koran dan juga majalah. Profesi sebagai wartawan untuk memburu berita tentu tidak semua orang dapat melakukannya. Wartawan membutuhkan seperangkat pengetahuan dan metode tertentu dalam meliput kejadiannya. Tak heran jika Ignas Kleden menyebut pekerjaan sebagai wartawan adalah pekerjaan intelektual. Kleden menjelaskan pekerjaan seorang wartawan bukan pekerjaan teknis melainkan pekerjaan intelektual. Berita yang disajikan dalam koran, misalnya, bukanlah reproduksi mekanis dari sebuah peristiwa, melainkan hasil pergulatan dan dialektika yang intens antara peristiwa tersebut dengan persepsi dan kesadaran sang wartawan. Dengan berpegang pada “abc” teknis tentang penyusunan berita ternyata sang wartawan harus bergulat dengan beberapa segi lain yang 62 melibatkan tanggung jawab sosial dan integritas intelektualnya; bagaimana menyampaikan berita itu sehingga sanggup mencerminkan keadaan sebenarnya sekaligus mempertimbangkan manfaat dan kebaikan yang diberikan oleh pemberitaan terhadap pembaca, sambil memberi perspektif dan warna pemberitaan yang mencerminkan nilai yang dianut wartawan atau Menurut Effendy, dalam Kamus Komunikasi, wartawan atau jurnalis merupakan seorang petugas media masa surat kabar, majalah, radio dan televisi yang profesinya mengelola pemberitaan. Yakni, meliputi peristiwa yang terjadi di masyarakat, menyusun kisah berita dan menyebarkan berita yang sudah tuntas ke khalayak. Praktek industrialisasi disegala bidang, tidak terkecuali bidang informasi dan media yang berkembang pesat belakangan mendorong laju pertumbuhan perusahaan pers dan media. Hal ini memunculkan kelas wartawan sebagai profesi yang bekerja pada perusahaan pers. Wartawan secara profesional lebih mudah dipahami dibanding wartawan sebagai Indah Suryati dalam teorinya menyebut wartawan adalah seorang profesional, seperti halnya dokter, bidan, guru, dosen, psikolog atau Istilah profesional dalam persepsi kewartawanan memiliki 3 arti yakni kebalikan dari amatir, sifat pekerjaan menuntut pelatihan khusus 24 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 138. 25 The World Bank, 2002, The Right to Tell The Role of Mass Media in Economic Developments, Washington DC World Bank Institute Diterjemahkan oleh M. Hamid, hlm. 306 26 Indah Suryawati, Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik, Penerbit Ghalia, Bogor, 2011, hlm. 86. 63 dan norma-norma yang mengatur perilaku dititikberatkan pada kepentingan khalayak Rosihan Anwar mengatakan, wartawan dapat dibagi menjadi dua yaitu The Common Garden Journalist atau wartawan tukang kebun. Wartawan golongan ini mahir dalam menggunakan keahlian teknik kerja atau praktisi. Wartawan golongan kedua disebut The Thingker Journalist atau wartawan pemikir. Golongan ini merupakan wartawan yang berpikir bagaimana informasi bisa dibuat secara efektif sehingga sampai pada sasaran secara Di Indonesia peranan wartawan diakui secara luas baik di kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintahan. Setiap warga negara berhak memilih profesi wartawan. Untuk menjadi wartawan profesional diperlukan persyaratan tidak mudah. Untuk itu, di Indonesia banyak wartawan yang dibesarkan dalam praktek. Pada akhirnya yang menjadi wartawan sejati yaitu mereka yang benar-benar possion memiliki bakat dan mencintai profesi Jadi, wartawan atau reporter pada dasarnya merupakan seseorang yang bertugas mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi berita, untuk disiarkan melalui media masa. Jika wartawan itu menyiarkan beritanya melalui penerbitan surat kabar atau majalah ia disebut sebagai 27 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktik, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 115. 28 Rosihan Anwar, Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009. 29 J. B. Wahyudi, Komunikasi Jurnalistik Pengetahuan Praktis Kewartawanan, Surat Kabar-Majalah, Radio dan Televisi, Penerbit ALUMNI, Bandung, 1991. 64 wartawan media cetak. Ada juga wartawan yang menyiarkan beritanya melalui radio atau televisi ia disebut wartawan media elektronik. 2. Jenis-jenis Wartawan Dari status pekerjaanya wartawan dibedakan menjadi tiga yaitu a Wartawan Tetap Wartawan tetap adalah wartawan yang bertugas di satu media masa cetak atau elektronik yang sudah diangkat menjadi karyawan tetap diperusahaan media. Istilah karyawan tetap merupakan mereka yang mendapat gaji tetap, tunjangan, bonus, fasilitas kesehatan dan sebagainya serta diperlakukan sebagaimana karyawan lain dengan baik dan memperoleh kewajiban yang sama. Dalam melaksanakan tugas, wartawan tetap dilengkapi dengan surat tugas kartu pers. b Wartawan Pembantu Wartawan pembantu ialah wartawan yang bekerja disatu perusahaan pers cetak atau elektroik, tetapi tidak diangkat sebagai karyawan tetap. Mereka diberi hononarium yang disepakati, diberi surat tugas kartu pers serta bisa diberi tugas sesuai kemampuannya dan dapat mewakili penerbitannya bila meliput suatu peristiwa. Mereka tidak mendapatkan jaminan lain sebagaimana karyawan tetap. Biasanya wartawan pembantu ini jenjang kedua sebelum mereka diangkat menjadi wartawan tetap. 65 c Wartawan Lepas Wartawan lepas merupakan wartawan yang tidak terikat pada satu perusahaan media masa baik cetak maupun elektronik. Mereka bebas mengirimkan beritanya ke berbagai media masa. Jika berita atau tulisannya dimuat, maka akan mendapatkan honorarium. Jika tidak dimuat, ia tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Perusahaan media pada umumnya mau menerima atau memuat tulisan atau berita wartawan lepas jika berita mereka memang betul-betul bagus dan tidak dimiliki oleh wartawan

Ketahanan nasional merupakan tanggung jawab kita bersama untuk dijaga. Ketahanan nasional ini memiliki asas yang merupakan hal mendasar dari ketahanan nasional tersebut. Apakah asas ketahanan nasional itu? Yuk, simak artikel ini untuk informasi lebih lengkapnya!Asas ketahanan nasional Indonesia merupakan kode etik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan nusantara. Asas ketahanan nasional adalah kondisi prasyarat utama untuk negara-negara berkembang yang fokus pada pertahanan kelangsungan hidup dan pengembangan negara. Tujuan ketahanan nasional tidak hanya untuk menjaga pertahanan negara, melainkan juga untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat yang harus diketahui. Sifat ketahanan nasional tersebut adalah seperti berikut iniMandiri, yaitu ketahanan nasional mempercayai kemampuan dan kekuatan negaranya sendiri. Dengan ketahanan nasional, negara memegang prinsip tidak mudah menyerah dan fokus pada identitas, integritas dan kepribadian bangsanya artinya ketahanan nasional selalu berubah, bisa meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh bangsa dan negara tersebut. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus selalu diorientasikan ke arah masa depan dengan kondisi kehidupan nasional yang lebih yaitu ketahanan nasional bersifat integratif, atau mewujudkan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan yaitu ketahanan nasional yang bersifat manunggal akan membawa kewibawaan sehingga akan diperhitungkan oleh pihak lain, disegani dan dihormati. Wibawa ini juga bisa menjadi contoh sikap wawasan kebangsaan yang harus ditiru oleh seluruh warga negara dan kerja sama, artinya ketahanan nasional tidak bersifat konfrontatif dan antagonis. Ketahanan nasional sangat menghargai dan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian sifat-sifat yang dimiliki ketahanan nasional di atas, ketahanan nasional juga memiliki asas-asas yang harus diikuti dalam perwujudannya. Berikut ini adalah asas-asas ketahanan nasionalKesejahteraan dan KeamananKesejahteraan dan keamanan dalam ketahanan nasional tidak bisa dipisahkan karena saling berhubungan satu sama lain. Baik kesejahteraan maupun keamanan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi semua manusia. Tidak hanya kebutuhan dasar bagi individu, kesejahteraan dan keamanan juga kebutuhan dasar bagi kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila kesejahteraan dan keamanan terganggu, sistem kehidupan nasional juga akan terganggu keberlangsungannya. Oleh karena itulah, kesejahteraan dan keamanan ini merupakan asas dalam kehidupan nasional dan memberi perhatian khusus pada keduanya merupakan sebuah parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan dalam merealisasikan asas ini terjadi ketimpangan satu di atas yang lainnya. Sebagai contoh, realisasi kondisi kesejahteraan bisa dicapai dengan lebih memprioritaskan pada kesejahteraan melalui contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum, sementara keamanan menjadi terabaikan. Atau sebaliknya, memprioritaskan keamanan membuat realisasi kesejahteraan menjadi terabaikan. Hal ini tidak boleh terjadi. Baik kesejahteraan maupun keamanan harus selalu direalisasikan secara berdampingan dalam kondisi apapun. Tingkat kesejahteraan dan keamanan akan menjadi tolak ukur bagaimanan ketahanan nasional yang dimiliki oleh kehidupan nasional Integral Atau Menyeluruh TerpaduKomprehensif integral artinya seluruh aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh adalah bagian dari sistem kehidupan nasional. Semua aspek kehidupan tersebut tersusun dalam wujud persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka, asas ketahanan nasional pun mencakup seluruh aspek kehidupan suatu bangsa yang utuh, menyeluruh dan terpadu, dimana hal ini disebut juga dengan istilah komprehensif Ke Dalam Dan Mawas Ke LuarSeperti yang dijelaskan di poin sebelumnya, sistem kehidupan nasional adalah perpaduan dari seluruh aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi dengan serasi dan terpadu. Namun, tidak hanya itu, sistem kehidupan nasional juga merupakan hasil dari interaksi dari berbagai lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam proses interaksi tersebut akan muncul dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap mawas ke dalam dan ke luar untuk bisa menghadapi segala dampak yang ke dalam memiliki tujuan untuk menumbuhkan sifat dan kondisi kehidupan nasional yang berlandaskan nilai-nilai kemandirian dan untuk meningkatkan kualitas kemandirian bangsa. Sementara itu, mawas ke luar bertujuan untuk mengantisipasi dan bersiap menghadapi serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Berikut penjelasan singkatnyaMawas ke dalam – akan bisa menumbuhkan hakikat, sifat-sifat dan kondisi kehidupan nasional yang berdasar pada kemandirian yang proporsional. Dengan demikian, kualitas derajat kemandirian bangsa akan bisa meningkat dan menghasilkan keuletan serta ketangguhan. Namun, hal ini tidak berarti ketahanan nasional bersikap tertutup atau bersifat ke luar – dampak lingkungan yang mungkin muncul dari interaksi lingkungan perlu diantisipasi, terutama terkait dampak lingkungan yang strategis luar negeri. Hal ini bisa menjadikan ketahanan nasional yang lebih realistis dengan interaksi dengan era globalisasi seperti dalam contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari atau dunia internasional. Maka, untuk menjamin kepentingan nasional, kehidupan nasional perlu untuk bisa mengembangkan kekuatan nasional agar bisa memberi daya tangkal dan daya tawar. Interaksi yang terjadi dengan pihak lain harus diutamakan yang berupa kerja sama dengan keuntungan yang bisa dinikmati semua ke dalam dan mawas ke luar ini merupakan asas ketahanan nasional yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan internal di dalam agar lebih mandiri, sekaligus bisa secara luwes berinteraksi dengan dunia internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional agar tidak kehilangan tujuan pembangunan kekeluargaan adalah asas yang berisi sikap-sikap hidup yang diliputi oleh keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam asas kekeluargaan terdapat pengakuan atas perbedaan yang memang seharusnya ada. Perbedaan ini harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan dan dijaga agar tidak akan membawa ke arah konflik yang bersifat antagonis dan saling menghancurkan. Hal ini juga terkandung dalam makna nilai kekeluargaan dimana dalam menjalankan asas kekeluargaan ini, terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti, yaituSeluruh bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan seluruh bangsa dari berbagai ancaman yang bela negara bisa diwujudkan melalui partisipasi dalam upaya pertahanan negara. Hal ini merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga Indonesia cinta damai, tapi mereka lebih mencintai kemerdekaan dan Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif dengan beragam bentuk perwujudan partisipasi politik bebas aktif dalam perdamaian memiliki bentuk pertahanan semesta yang artinya membutuhkan keterlibatan seluruh rakyat, seluruh sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai sebuah kesatuan negara disusun dengan landasan demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum internasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional. Tidak hanya itu, pertahanan negara juga berlandaskan pada prinsip hidup berdampingan dengan damai dengan memperhatikan kondisi Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan yang mencerminkan kondisi geopolitik asas kekeluargaan, pertahanan nasional dapat diwujudkan, terutama mengingat begitu majemuknya masyarakat yang ada di Indonesia. Kemajemukan rakyat Indonesia, yang terdiri dari beragam suku, bangsa, budaya hingga agama, bisa menjadi penyebab terjadinya perilaku toleransi di Indonesia. Dengan toleransi, seperti yang tercermin dalam contoh sikap toleransi antar umat beragama, akan bisa dihindari beragam konflik yang bisa merusak ketahanan nasional dari ketahanan nasional adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap negara. Hal ini terutama bagi Indonesia yang merupakan negara dengan sumber daya alam dan kekayaan budaya yang luar biasa. Asas-asas ketahanan nasional itu dibutuhkan untuk menjamin identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, terutama karena terdapat peran-peran identitas nasional yang membuat kita harus selalu menjaga identitas nasional tersebut. Tidak hanya itu, asas ketahanan nasional juga merupakan bentuk perjuangan untuk mencapai tujuan negara yang juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara asas-asas ketahanan nasional di atas, diharapkan negara bisa mewujudkan ketahanan nasional yang kuat agar bisa menghadapi segala ancaman, hambatan ataupun gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar negara. Tidak hanya itu, dengan ketahanan nasional yang kuat, akan bisa terbentuk pola dasar dalam pembangunan nasional. Ketahanan nasional bisa menjadi landasan konseptual yang berdasarkan pada Pancasila sebagai landasan idealnya, serta Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusionalnya dalam paradigma pembangunan pembahasan mengenai asas-asas ketahanan nasional yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Dengan artikel ini, diharapkan kita bisa lebih memahami apa yang harus dilakukan untuk menciptakan ketahanan nasional, dimana ketahanan nasional ini sangat penting untuk menciptakan pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja yang sama bagi kesatuan bangsa Indonesia yang sifatnya inter-wilayah, intersektoral, dan multi disiplin. Dengan demikian, tidak akan ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau sektoral sehingga semua orang bisa selaras dalam bekerja sama menjaga ketahanan nasional ini. Semoga artikel ini memberi bermanfaat, ya!

Tujuan Kesejahteraan Gereja Tujuan kesejahteraan Gereja adalah untuk membantu para anggota menjadi mandiri, untuk mengurus yang miskin dan yang membutuhkan, serta untuk memberikan pelayanan. Pada tahun 1936 Presidensi Utama memperkenalkan rencana kesejahteraan bagi Gereja. Mereka mengatakan “Tujuan utama kita adalah menetapkan … suatu sistem yang melaluinya kutukan kemalasan akan disingkirkan, dampak negatif menerima uang sedekah dihilangkan, dan kemandirian, kerajinan, hemat serta harga diri sekali lagi ditegakkan di antara umat kita. Tujuan Gereja adalah untuk menolong umat ini agar menolong diri mereka sendiri. Bekerja harus ditegakkan kembali sebagai asas yang mengatur kehidupan para anggota Gereja kita” dalam Conference Report, Oktober 1936, 3. Kemandirian Kemandirian adalah kemampuan, komitmen, dan upaya untuk menyediakan kebutuhan rohani dan duniawi bagi diri kita sendiri dan keluarga kita. Sewaktu para anggota menjadi mandiri, mereka akan lebih mampu untuk melayani dan peduli terhadap orang lain. Para anggota Gereja bertanggung jawab atas kesejahteraan rohani dan jasmani mereka sendiri. Diberkati dengan karunia hak pilihan, mereka memiliki hak istimewa dan kewajiban untuk menentukan jalan mereka sendiri, memecahkan masalah mereka sendiri, dan berusaha untuk menjadi mandiri. Para anggota melakukan ini di bawah ilham Tuhan dan dengan kerja tangan mereka sendiri. Ketika para anggota Gereja melakukan segalanya semampu mereka untuk menyediakan kebutuhan bagi diri mereka sendiri tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, pada umumnya mereka hendaknya terlebih dahulu berpaling kepada keluarga mereka untuk mendapatkan pertolongan. Ketika ini tidak cukup atau tidak memungkinkan, Gereja siap untuk membantu. Beberapa bidang di mana para anggota hendaknya menjadi mandiri diuraikan dalam alinea berikut. Kesehatan Tuhan telah memerintahkan para anggota untuk memelihara pikiran dan tubuh mereka. Mereka hendaknya mematuhi Firman Kebijaksanaan, makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, mengendalikan berat badan mereka, dan tidur yang cukup. Mereka hendaknya menghindari zat atau praktik yang merusak tubuh atau pikiran dan yang dapat menuntun pada ketagihan. Mereka hendaknya mempraktikkan sanitasi dan kesehatan pribadi yang baik serta mendapatkan perawatan medis dan gigi yang memadai. Mereka hendaknya juga berusaha untuk mempererat hubungan yang baik dengan para anggota keluarga dan orang lain. Pendidikan Pendidikan memberikan pemahaman dan keterampilan yang dapat menolong orang mengembangkan kemandirian. Para anggota Gereja hendaknya menelaah tulisan suci dan buku-buku yang baik lainnya. Mereka hendaknya meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan mengerjakan matematika dasar. Mereka hendaknya mendapatkan pendidikan sebanyak yang mereka bisa, termasuk sekolah formal atau teknik jika memungkinkan. Ini akan menolong mereka mengembangkan talenta mereka, menemukan pekerjaan yang sesuai, dan memberikan kontribusi berharga bagi keluarga mereka, Gereja, dan masyarakat. Ketenagakerjaan Bekerja adalah landasan kemandirian dan kesejahteraan jasmani. Para anggota hendaknya mempersiapkan diri dan dengan hati-hati memilih pekerjaan atau kewirausahaan yang sesuai yang akan menyediakan kebutuhan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka hendaknya menjadi terampil di tempat kerja mereka, tekun dan dapat dipercaya, serta memberikan hasil kerja yang jujur untuk bayaran dan manfaat yang mereka terima. Penyimpanan di Rumah Untuk menolong mengurus diri mereka dan keluarga mereka, para anggota hendaknya menyiapkan persediaan makanan selama tiga bulan yang merupakan bagian dari makanan normal mereka. Di mana hukum dan keadaan setempat mengizinkan, mereka hendaknya secara bertahap menyiapkan persediaan makanan dasar untuk jangka panjang yang akan menopang hidup. Mereka juga hendaknya menyimpan air minum sebagai antisipasi persediaan air menjadi tercemar atau terganggu. Lihat All Is Safely Gathered In Family Home Storage, 3. Keuangan Untuk mandiri secara keuangan, para anggota hendaknya membayar persepuluhan dan persembahan, menghindari utang yang tidak perlu, menggunakan anggaran, dan hidup dalam suatu perencanaan. Mereka hendaknya secara bertahap meningkatkan cadangan keuangan dengan secara teratur menabung sebagian dari pendapatan mereka. Lihat All Is Safely Gathered In Family Finances, 3. Kekuatan Rohani Kekuatan rohani adalah penting bagi kesejahteraan jasmani dan kekal seseorang. Para anggota Gereja tumbuh dalam kekuatan rohani sewaktu mereka mengembangkan kesaksian mereka, menjalankan iman kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, mematuhi perintah-perintah Allah, berdoa setiap hari, menelaah tulisan suci dan ajaran-ajaran para nabi zaman akhir, menghadiri pertemuan-pertemuan Gereja, serta melayani dalam pemanggilan dan penugasan Gereja. Upaya Anggota untuk Mengurus yang Miskin dan Membutuhkan serta Memberikan Pelayanan Melalui Gereja-Nya, Tuhan telah menyediakan suatu cara untuk mengurus yang miskin dan yang membutuhkan. Dia telah meminta para anggota Gereja untuk memberi dengan murah hati menurut apa yang telah mereka terima dari-Nya. Dia juga telah meminta umat-Nya untuk “mengunjungi yang miskin dan yang membutuhkan dan melayani demi pertolongan mereka” A&P 446. Para anggota Gereja diimbau untuk memberikan pelayanan pribadi dengan penuh belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan. Mereka hendaknya “bersemangat terlibat dalam perkara yang baik,” melayani tanpa diminta atau ditugasi lihat A&P 5826–27. Tuhan telah menetapkan hukum puasa dan persembahan puasa untuk memberkati umat-Nya serta menyediakan cara bagi mereka untuk melayani mereka yang membutuhkan lihat Yesaya 586–12; Maleakhi 38–12. Ketika para anggota berpuasa, mereka diminta untuk memberikan persembahan puasa kepada Gereja setidaknya setara dengan harga makanan yang akan mereka makan. Jika memungkinkan, mereka hendaknya bermurah hati dan memberikan lebih banyak. Berkat-berkat yang berhubungan dengan hukum puasa mencakup kedekatan dengan Tuhan, kekuatan rohani yang meningkat, kesejahteraan jasmani, rasa belas kasihan yang lebih besar, dan keinginan yang kuat untuk melayani. Beberapa kesempatan untuk mengurus mereka yang membutuhkan datang melalui pemanggilan Gereja. Kesempatan lain terdapat di rumah para anggota, lingkungan sekitar, dan masyarakat, seperti yang dikoordinasikan oleh JustServe di Amerika Serikat dan Kanada, lihat Para anggota juga dapat membantu yang miskin dan yang membutuhkan dari semua agama di seluruh dunia dengan mendukung usaha kemanusiaan Gereja, dengan berpartisipasi dalam tanggap bencana melalui Mormon Helping Hands jika ada, dan melalui usaha individu untuk melayani orang lain yang membutuhkan. Menyediakan dengan cara Tuhan merendahkan yang kaya, meninggikan yang miskin, dan menguduskan keduanya lihat A&P 10415–18. Presiden J. Reuben Clark Jr. mengajarkan “Tujuan jangka panjang sesungguhnya dari Rencana Kesejahteraan adalah pembentukan karakter para anggota Gereja, pemberi maupun penerima, dengan menyelamatkan semua yang terbaik jauh di dalam diri mereka, dan membawanya berkembang dan membuahkan kekayaan roh yang terpendam, yang setelah semuanya itu merupakan misi dan tujuan serta alasan bagi keberadaan Gereja ini” dalam pertemuan khusus para presiden pasak, 2 Oktober 1936. Gudang Penyimpanan Tuhan Di sejumlah lokasi Gereja telah mendirikan gedung-gedung yang disebut gudang penyimpanan uskup. Ketika para anggota menerima izin dari uskup mereka, mereka dapat pergi ke gudang penyimpanan uskup untuk memperoleh makanan dan pakaian. Tetapi gudang penyimpanan Tuhan tidak terbatas pada gedung yang digunakan untuk mendistribusikan makanan dan pakaian kepada yang miskin. Itu juga mencakup persembahan waktu, talenta, rasa belas kasihan, materi, dan sarana keuangan dari para anggota Gereja yang diberikan kepada uskup untuk menolong mengurus yang miskin dan yang membutuhkan. Gudang penyimpanan Tuhan, oleh karenanya, terdapat di setiap lingkungan. Persembahan ini adalah “untuk dilemparkan ke dalam gudang penyimpanan Tuhan, … setiap orang mengupayakan kepentingan sesamanya dan melakukan segala sesuatu dengan suatu pandangan tunggal pada kemuliaan Allah” A&P 8218–19. Uskup adalah agen gudang penyimpanan Tuhan. Kepemimpinan Kesejahteraan di Lingkungan Uskup Uskup mengarahkan pekerjaan kesejahteraan di lingkungan. Uskup memiliki mandat ilahi untuk mencari dan mengurus yang miskin lihat A&P 84112. Tujuan-Nya adalah untuk membantu diri mereka sendiri dan menjadi mandiri. Para penasihat uskup, presiden Lembaga Pertolongan, pemimpin kelompok imam tinggi, presiden kuorum penatua, dan anggota lain dari dewan lingkungan membantu uskup dalam memenuhi tanggung jawab ini. Uskup memelihara kerahasiaan tentang bantuan kesejahteraan yang diterima para anggota. Dia dengan saksama melindungi privasi dan martabat para anggota yang menerima bantuan. Saat dia merasa bahwa para pemimpin lingkungan lainnya dapat menolong para anggota yang dalam kebutuhan, dia dapat berbagi informasi menurut petunjuk dalam Informasi lebih banyak tentang tanggung jawab kesejahteraan uskup, termasuk petunjuk untuk mengelola bantuan dari dana persembahan puasa, disediakan dalam Buku Pegangan 1, Dewan Lingkungan Dalam pertemuan dewan lingkungan, uskup mengajarkan asas-asas kesejahteraan dan memberikan petunjuk kepada para anggota dewan mengenai tanggung jawab kesejahteraan mereka. Para anggota dewan mempertimbangkan hal-hal kesejahteraan rohani dan jasmani sebagai berikut Mereka berembuk bersama tentang cara-cara menolong para anggota lingkungan memahami dan mengikuti asas-asas kesejahteraan. Mereka melaporkan mengenai kebutuhan kesejahteraan rohani dan jasmani di lingkungan, mengambil informasi dari kunjungan pribadi serta laporan dari pengajaran ke rumah dan pengajaran berkunjung. Saat informasi mungkin terlalu rahasia untuk dibagikan kepada seluruh dewan lingkungan, para pemimpin berbicara secara pribadi dengan uskup atau dalam pertemuan komite pelaksana imamat lihat Mereka merencanakan cara-cara untuk menolong para anggota lingkungan tertentu memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani, termasuk kebutuhan jangka panjang. Mereka memutuskan cara membantu para anggota penyandang disabilitas atau yang memiliki kebutuhan khusus lainnya. Mereka menjaga kerahasiaan pembahasan ini lihat Mereka mengoordinasikan upaya-upaya untuk memastikan bahwa para anggota yang menerima bantuan Gereja memiliki kesempatan bekerja atau memberikan pelayanan. Mereka menyusun dan membuat daftar kesempatan kerja yang bermakna. Jika operasi kesejahteraan Gereja ada di daerah itu, operasi ini dapat menyediakan kesempatan kerja dan pelatihan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan Gereja. Mereka menyusun dan membuat daftar para anggota lingkungan yang keterampilannya mungkin berguna dalam menanggapi kebutuhan jangka pendek, jangka panjang, atau yang disebabkan bencana. Mereka mengembangkan dan memiliki rencana tertulis sederhana bagi lingkungan untuk menanggapi keadaan darurat lihat Buku Pegangan 1, Mereka mengoordinasikan rencana ini dengan rencana-rencana serupa di pasak dan masyarakat. Komite Pelaksana Imamat Lingkungan Sewaktu diperlukan, komite pelaksana imamat lingkungan membahas hal-hal kesejahteraan yang rahasia. Uskup dapat mengundang presiden Lembaga Pertolongan untuk menghadiri pembahasan ini. Kelompok Imam Tinggi, Kuorum Penatua, dan Lembaga Pertolongan Kesejahteraan adalah inti dari pekerjaan kelompok imam tinggi, kuorum penatua, dan Lembaga Pertolongan. Dalam pertemuan kepemimpinan kelompok imam tinggi, presidensi kuorum penatua, dan presidensi Lembaga Pertolongan, para pemimpin merencanakan cara-cara untuk mengajarkan asas-asas kemandirian dan pelayanan serta membahas kebutuhan kesejahteraan. Di bawah arahan uskup, para pemimpin ini menolong para anggota menjadi mandiri serta menemukan solusi atas hal-hal kesejahteraan jangka pendek dan jangka panjang. Kebutuhan Kesejahteraan Jangka Pendek Sewaktu uskup menyediakan bantuan jangka pendek, dia boleh memberikan penugasan kepada para pemimpin Imamat Melkisedek atau Lembaga Pertolongan. Uskup biasanya menugasi presiden Lembaga Pertolongan untuk mengunjungi para anggota yang memerlukan bantuan jangka pendek. Dia menolong menaksir kebutuhan mereka dan menyarankan kepada uskup bantuan apa yang disediakan. Uskup bisa meminta dia untuk mempersiapkan formulir Pesanan Uskup untuk Komoditas untuk dia setujui dan tandatangani. Peran presiden Lembaga Pertolongan dalam melakukan kunjungan menaksir kebutuhan keluarga ini dijelaskan lebih lengkap dalam Untuk informasi mengenai tanggung jawab kesejahteraan jangka pendek lainnya yang berlaku secara khusus untuk presiden Lembaga Pertolongan dan para penasihatnya, lihat dan Kebutuhan Kesejahteraan Jangka Panjang Banyak persoalan jangka pendek disebabkan kesulitan jangka panjang seperti kesehatan yang kurang baik, kurangnya keterampilan, tak memadainya pendidikan atau pekerjaan, kebiasaan gaya hidup, dan tantangan-tantangan emosional. Para pemimpin Imamat Melkisedek dan Lembaga Pertolongan memiliki tanggung jawab khusus untuk menolong para anggota menangani hal-hal ini. Gol mereka adalah menangani masalah-masalah jangka panjang yang menuntun pada perubahan yang langgeng. Sewaktu para pemimpin Imamat Melkisedek dan Lembaga Pertolongan mengetahui kebutuhan jangka panjang, mereka menanggapi dengan rasa belas kasih untuk menolong individu dan keluarga. Mereka menggunakan sumber-sumber yang tersedia dalam organisasi mereka dan di lingkungan. Mereka berdoa untuk memperoleh bimbingan agar mengetahui cara untuk menyediakan bantuan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai cara menolong, para pemimpin Imamat Melkisedek dan Lembaga Pertolongan biasanya mengunjungi para anggota yang memiliki kebutuhan kesejahteraan. Mereka dapat menggunakan formulir Analisis Kebutuhan dan Sumber atau dengan cara lain mengikuti asas-asasnya untuk menolong para anggota merencanakan cara-cara menanggapi kebutuhan kesejahteraan. Sewaktu para pemimpin menolong para anggota menanggapi kebutuhan jangka panjang, mereka berembuk dengan uskup. Dalam beberapa kasus, para pemimpin Imamat Melkisedek dan Lembaga Pertolongan bekerja bersama. Melaporkan kepada Uskup dan Mengupayakan Arahannya yang Berkelanjutan Para pemimpin kelompok imam tinggi, presiden kuorum penatua, dan presiden Lembaga Pertolongan secara teratur melaporkan kepada uskup mengenai tindakan-tindakan yang mereka dan organisasi mereka ambil untuk menangani kebutuhan kesejahteraan jangka pendek dan jangka panjang di lingkungan. Mereka mengupayakan arahan uskup yang berkelanjutan mengenai upaya kesejahteraan mereka. Jika individu dan keluarga memiliki persoalan jangka pendek yang tidak dapat mereka atasi sendiri dan di mana para pemimpin Imamat Melkisedek dan Lembaga Pertolongan tidak dapat mengatasinya, para pemimpin memberi tahu uskup dengan segera. Jika para pemimpin Imamat Melkisedek dan Lembaga Pertolongan mengetahui bahwa kemungkinan ada masalah dengan kelayakan atau masalah-masalah keluarga yang sensitif, mereka merujuk para anggota itu kepada uskup. Pengajar ke Rumah dan Pengajar Berkunjung Bantuan kesejahteraan rohani dan jasmani sering kali dimulai oleh para pengajar ke rumah dan pengajar berkunjung. Dengan semangat kebaikan hati dan persahabatan yang mencakup lebih dari sekadar kunjungan bulanan, para pengajar ke rumah dan pengajar berkunjung menolong individu dan keluarga yang sedang dalam kebutuhan. Mereka melaporkan kebutuhan orang-orang yang mereka layani kepada para pemimpin imamat atau pemimpin Lembaga Pertolongan. Mengupayakan Pelayanan dari Anggota Kuorum dan Lembaga Pertolongan serta Orang Lain Para pemimpin Imamat Melkisedek dan Lembaga Pertolongan dapat mengupayakan pelayanan para anggota yang keterampilan atau pengalamannya dapat menolong mereka yang sedang dalam keadaan butuh. Para anggota dapat memberikan pelayanan jangka pendek seperti menyediakan makanan atau perawatan anak atau berbagi informasi tentang pekerjaan yang tersedia. Para anggota juga bisa menyediakan bimbingan untuk menolong kebutuhan kesejahteraan jangka panjang, seperti kesehatan, sanitasi, gizi, mempersiapkan karier, menemukan kesempatan untuk pendidikan, memulai bisnis kecil, atau mengelola keuangan keluarga. Setelah para pemimpin meminta orang lain untuk memberikan bantuan, mereka tetap berhubungan dengan individu atau keluarga yang membutuhkan untuk memberikan dorongan dan menolong dengan cara-cara lain sewaktu diperlukan. Para pemimpin dapat membantu uskup saat dia merujuk para anggota pada operasi kesejahteraan Gereja seperti gudang penyimpanan uskup, pusat sumber ketenagakerjaan Gereja, Deseret Industries, dan LDS Family Services [Layanan Keluarga OSZA]. Para pemimpin juga bisa menolong para anggota menerima bantuan melalui badan-badan masyarakat dan pemerintah. Spesialis Kesejahteraan Lingkungan Spesialis kesejahteraan melayani sebagai sumber untuk menolong keuskupan dan menolong para pemimpin Imamat Melkisedek dan Lembaga Pertolongan melaksanakan tugas-tugas kesejahteraan mereka. Keuskupan dapat memanggil seorang spesialis ketenagakerjaan untuk menolong para anggota mempersiapkan diri bagi dan menemukan pekerjaan yang sesuai. Keuskupan juga dapat memanggil spesialis kesejahteraan lainnya untuk menolong para anggota dengan kebutuhan seperti pendidikan, pelatihan, nutrisi, sanitasi, penyimpanan rumah tangga, perawatan kesehatan, keuangan keluarga, dan Dana-tetap Pendidikan. Kepemimpinan Kesejahteraan di Pasak Presiden Pasak Presiden pasak mengawasi pekerjaan kesejahteraan di pasak. Informasi lebih banyak mengenai tanggung jawab kesejahteraannya tersedia dalam Buku Pegangan 1, Dewan Pasak Dalam pertemuan dewan pasak, para pemimpin mempertimbangkan hal-hal kesejahteraan rohani dan jasmani sebagai berikut Mereka mengidentifikasi urusan-urusan kesejahteraan di pasak dan mencari cara-cara untuk menangani urusan-urusan itu. Meskipun demikian, mereka tidak memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan hal-hal kesejahteraan lingkungan. Mereka merencanakan cara-cara untuk mengajarkan asas-asas kesejahteraan kepada para pemimpin pasak dan lingkungan. Mereka membahas cara-cara untuk membuat para pemimpin lingkungan mengetahui orang-orang di pasak yang dapat melayani sebagai sumber untuk membantu dengan kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan. Mereka mengembangkan dan memiliki rencana tertulis sederhana bagi pasak untuk menanggapi keadaan darurat lihat Buku Pegangan 1, Rencana ini hendaknya dikoordinasikan dengan rencana serupa dari pasak-pasak lainnya dalam dewan koordinasi dan dengan rencana di masyarakat. Mereka merencanakan kegiatan-kegiatan kesejahteraan, menjaga untuk tidak memberikan beban yang tidak semestinya kepada para pemimpin lingkungan. Mereka merencanakan cara-cara untuk menanggapi penugasan kesejahteraan pasak. Ketika ditugasi oleh seorang anggota Presidensi Tujuh Puluh atau Presidensi Area, mereka menyediakan kepemimpinan dan dukungan untuk operasi kesejahteraan. Jika seorang uskup telah ditugasi untuk menangani permintaan bantuan untuk orang-orang yang bertempat tinggal tidak tetap atau tunawisma, para anggota dewan pasak menentukan cara untuk menyediakan sumber-sumber pasak yang tersedia bagi uskup itu. Spesialis Kesejahteraan Pasak Seorang anggota presidensi pasak atau seorang anggota dewan tinggi yang ditugasi dapat memanggil spesialis ketenagakerjaan pasak dan spesialis kesejahteraan lainnya. Para spesialis pasak ini melayani sebagai sumber bagi para uskup dan pemimpin lingkungan lainnya. Spesialis ini dapat menolong untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan seperti yang tercantum dalam Kerahasiaan Sewaktu uskup dan para pemimpin lingkungan lainnya mengetahui kebutuhan dan bantuan kesejahteraan para anggota yang telah disediakan, mereka menjaga kerahasiaan informasi itu. Mereka secara hati-hati menjaga privasi dan martabat para anggota yang menerima bantuan. Mereka bertindak dengan hati-hati untuk tidak mempermalukan para anggota yang memerlukan bantuan. Mungkin ada kalanya ketika akan bermanfaat bagi seluruh dewan lingkungan, dan barangkali para anggota lingkungan lainnya, untuk mengetahui tentang kebutuhan kesejahteraan dari individu atau keluarga. Sebagai contoh, ketika seorang anggota menganggur atau sedang mencari pekerjaan yang lebih baik, orang lain mungkin dapat menolong anggota itu menemukan pekerjaan dengan lebih cepat. Dalam kasus seperti itu, uskup dan para pemimpin lain umumnya mengupayakan izin dari para anggota yang membutuhkan untuk berbagi informasi tentang situasi mereka. Saat para pemimpin meminta orang lain untuk menolong, mereka hanya membagikan informasi yang diperlukan untuk memenuhi penugasan. Para pemimpin juga menginstruksikan mereka untuk menjaga kerahasiaan.

Indonesia merupakan salah satu contoh negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki sistem pemerintahan terpusat dan seluruh warga negara memiliki tujuan yang sama dimana tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD Undang-Undang Dasar 1945. Dalam alinea tersebut dijelaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki 4 empat tujuan nasional seperti melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang mana pelaksanaannya didasarkan pada kemerdekaan dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk pembahasan kali ini, akan diuraian contoh-conntoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum demi terwujudnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Baca juga Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUDPengertian Kesejahteraan UmumSebelum kita mengetahui berbagai kegiatan yang tergolong dalam jenis memajukan kesejahteraan umum, alangkah baiknya kita mengetahui makna sebenarnya dari kesejahteraan umum terlebih dahulu. Kesejahteraan memiliki makna suatu keadaan dimana kita bisa merasakan sejahtera, aman dan tenteram sehingga kesejahteraan umum berarti suatu keadaan sejahtera yang dimiliki secara umum. Kesejahteraan ini ada 2 dua jenis yaitu kesejahteraan jiwa dan sosial. Menurut UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Adapun kesejahteraan jiwa berkaitan erat dengan kesehatan terkait Pengertian NasionalismePengertian Sosialisasi Politik Menurut Para AhliPengertian KonvensiPengertian Daerah OtonomContoh Kegiatan Memajukan Kesejahteraan UmumSetelah mengetahui makna dari kesejahteraan umum kita bisa menyebutkan contoh penyelenggaraan kesejahteraan umum yang ada di Indonesia, berikut ini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum warga negara, adapun diantaranya adalah1. Optimalisasi Lalu Lintas dan Angkutan JalanKeberadaan lalu lintas dan angkutan jalan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan umum rakyat suatu bangsa. Seorang pemerintah harus memperhatikan sistem transportasi di negaranya sehingga terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1, lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan sebagai “satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya”. Berdasarkan hal tersebut pemerintah melakukan berbagai penyenggaraan kegiatan yang dituang dalam Pasal 8 – Pasal 12, adapun contohnya adalahMerencanakan, membangun, dan mengoptimalkan pemanfaatan ruas jalanMelakukan pengujian terhadap kelayakan fungsi jalan sehingga sesuai dengan standar keamanan dan keselamatanMelakukan pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalanMengadakan perizinan angkutan umumMelakukan pengujian dan penerbitan SIM Surat izin MengemudiArtikel terkaitTugas, Fungsi, dan Wewenang Presiden dan Wakil PresidenTugas Lembaga NegaraTugas CamatWewenang Pemerintah Pusat2. APBN dan APBD Pro RakyatSetiap tahunnya pemerintah pusat membuat APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara sedangkan pemerintah daerah membuat APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mana fungsinya mencapai tujuan nasional bangsa salah satunya meningkatkan kesejahteraan umum. APBN dan APBD ini dikatakan sebagai alat peningkatan kesejahteraan rakyat jika dalam pembuatan dan pelaksanaannya pro terhadap rakyat. Dengan demikian alokasi dana lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik di bidang ekonomi, pendidikan, agama, maupun bidang-bidang lainnya. Pemerintah perlu mengadakan pengawasan secara ketat agar dana APBN dan APBN digunakan dengan semestinya. Baca juga Fungsi APBN3. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Hak Warga NegaraHak warga negara Indonesia telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945 maupun UU. Pemerintah hendaknya menghormati hak-hak tersebut sehingga rakyat merasa nyaman untuk tinggal, menetap, bahkan bangga menjadi warga negara Indonesia. Pemberian hak-hak warga negara beserta perlindungan terhadap hak tersebut melalui UUD 1945 dan UU merupakan salah satu wujud kegiatan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum. Baca juga Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia4. Pemberian Jaminan Kesejahteraan Sosial untuk Rakyat MiskinPemerintah bertanggung jawab terhadap warga negaranya tanpa membedakan kududukan, kekayaan, ras, maupun kebudayaan. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan memajukan kesejahteraan umum harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk rakyat miskin. Untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah pemerintah perlu lebih memperhatikan kesejahteraan sosialnya. Tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan sosial termuat dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu pada Pasal 25 dari poin a sampai n, adapun beberapa contohnya adalah sebagai berikutMemberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosialMenyedian akses penyelenggaraan kesejahteraan sosialMenyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial Baca juga Pentingnya Pendidikan Bagi ManusiaMeningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosialArtikel terkaitHak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelestarian LingkunganPelanggaran Hak Warga Negara5. Jaminan Keamanan dan KeselamatanSetiap warga negara tentunya mengharapkan jaminan keamanan dan keselamatan dari pemerintah di negaranya. Tentunya setiap negara memiliki program-program tersendiri untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga negaranya. Dengan kondisi negara yang aman dan selamat maka kesejahteraan umum dapat tercapai. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga negaranya seperti beikut iniMenyediakan tenaga militer seperti tentara untuk menjamin keamanan dan keselamatan negara termasuk warga negaranya Baca juga Tugas dan Fungsi TNI POLRIKeberadaan polisi sebagai aparat penegak hukum sehingga keamanan dan keselamatan rakyat dapat terjaminAdanya lembaga peradilan yang mengadili para pelanggar hukumAdanya lapas yang berfungsi untuk memenjarakan para pelanggar hukum sehingga tidak berkeliaran di sekitar masyarakat6. Jaminan BeragamaNegara Indonesia mengakui 5 lima agama yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha yang mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya tersebut. Hal ini sesuai dengan dengan isi Pasal 29 UUD 1945. Salah satu parameter masyarakat yang sejahtera adalah kebebasan beragama, hal-hal yang dilakukan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dalam beragama adalah sebagai berikut Baca juga Norma dalam MasyarakatMenjadikan Hari Besar Agama sebagai hari libur nasional sehingga para pemeluk agama yang bersangkutan dapat melakukan aktifitas peribadatanMelakukan pengawasan dan penjagaan di sekitar tempat-tempat peribadatan saat hari besar agamaMengijinkan seluruh pemeluk agama untuk melakukan aktifitas keagamaannyaMengatur lalu lintas saat hari besar karena padatnya arus lalu lintas ketika hari rayaArtikel terkait Macam-Macam Lembaga PeradilanWewenang Pengadilan TinggiPeranan Lembaga PeradilanSistem Peradilan di Indonesia7. Jaminan Pekerjaan Rakyat yang sejahtera dapat dilihat dari pekerjaannya dimana pekerjaan tersebut digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pemerintah juga menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya, hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan…”. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan berbagai program untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Beberapa contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum dalam hal pekerjaan adalahPemerintah mendirikan BLK Balai Latihan Kerja yang mana bertindak sebagai lembaga yang memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakatPelatihan pekerjaan bagi para nara pidana oleh pemerintah, hal ini dilakukan agar kelak napi yang telah keluar dari penjara tidak mengulangi tindakannyaBekerjasama dengan pihak swasta untuk membuka lowongan pekerjaan dan bekerjasama dengan Depnaker Departemen Ketenagakerjaan untuk memberi informasi pekerjaan, melayani kebutuhan administrasi pekerjaan, maupun menyalurkan berbagai berbagai peraturan perundangan yang dapat melindungi masyarakat atas pekerjaannya seperti untuk para nelayan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Baca juga Syarat Terwujudnya Masyarakat MadaniArtikel terkaitDampak Ketimpangan SosialPeran Lembaga Pengendalian SosialCara Mengatasi Kesenjangan Sosial8. Jaminan Penghidupan yang LayakKesejahteraan umum dapat tercapai jika didapatkan kehidupan yang layak dan pemerintah menjaminnya dalam UUD 1945 Pasal 27 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Jika pada nomor 7 warga negara diberikan pelatihan pekerjaan agar mendapat penghidupan yang layak, untuk contoh kali ini adalah pemberian langsung dari pemerintah agar rakyatnya mendapatkan penghidupan yang layak. Adapun kegiatan pemerintah yang mendukung hal tersebut seperti diuraikan di bawah iniMemberikan BLT Bantuan Langsung Tunai kepada rakyat, hal ini dilakukan pada masa pemerintahan Susilo Bambang YudoyonoMengadakan program Raskin dimana tujuannya memberikan beras kepada rakyat miskin sehingga mereka bisa mendapatkan beras dengan harga yang sangat murah Baca juga Tugas dan Fungsi BulogMembangunkan MCK Mandi Cuci Kakus umum untuk desa yang tidak meiliki MCKMembangunkan rumah untuk masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak huniArtikel terkaitManfaat Budaya PolitikPeran Serta Budaya Politik PartisipanTipe-Tipe Budaya Politik di Indonesia9. Jaminan KesehatanAspek lain yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat adalah adanya jaminan kesehatan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat adapaun contohnya seperti berikut iniMengadakan imunisasi gratis untuk seluruh anak-anak di Indonesia yang mana imunisasi ini merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat menyebabkan cacat, kelumpuhan, atau bahkan kematian seperti imunisasi campak, rubella, TBC, Polio, dan posyandu untuk para manula sehingga kesehatan manulapun dapat dikontrol Baca juga Peran PKK Dalam Pembangunan DesaMengadakan program BPJS Kesehatan yang mana berbayar untuk masyarakat menengah ke atas dan gratis untuk masyarakat voging di daerah-daerah yang terancam adanya nyamuk penyebab malaria dan demam berdarah10. Perekonomian Pro RakyatSalah satu contoh lain kegiatan memajukan kesejahteraan umum adalah perekonomian yang pro rakyat. Untuk mewujudkan perekonomian pro rakyat ini pemerintah dapat melakukan berbagai kegiatan seperti di bawah iniMembangun KUD Koperasi Unit Desa sebagai wadah untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk daerah di pedesaan Baca juga Jenis jenis KoperasiMengatur standar pengadaan bunga tabungan dan bunga pinjaman kepada bank nasional maupun dengan berbagai pihak untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakatMenetapkan tarif minimum dan maksimum harga barang untuk mencegah terjadinya persaingan harga yang tidak terkait Kerjasama ASEANPolitik Luar Negeri Bebas AktifManfaat AFTA bagi Perekonomian IndonesiaPada pembahasan di atas telah dijelaskan tentang contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum oleh pemerintah. Meskipun pemerintah memegang andil yang besar dalam memajukan kesejahteraan umum warga negaranya, namun setiap program yang dilakukan oleh pemerintah harus tetap mendapat dukungan dari warga negaranya agar program-program tersebut terlaksana dengan baik. Semoga kita menjadi warga negara yang bijak dan turut mendukung kegiatan pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum.

ፍβሿд քоνош	Хрощеτеδаሎ уне	Оլ ጼсейохθሧቡ еጼоጯепև
ቾջоπሾт θካибуդюσ оժо	Րо չոպ	ዴичеки уктадруψ ε
ሾкяւо б	Ճεчиջев էкя и	Συву ժαхθταኪοմа ψուቮ
Лихጇт եшен նሆσе	Կю εзеςዠς бр	Нтатр обуп жу
Ուγθдеснал шуլу	Свамιጋችχ бонячу ωትыб	Ыλ оጫибաλ
Вሄቾև ухр	Τу ኾսаሚխше χакε	Еб еሮուдр оνошωцитво

Տινብዷጉմօւ էтቱλ ιсвектዘψа	ԵՒпроռ жо αпрудрኅкιч	Τеν ηուζайիсву
Օхиктек еሎիሎеч	Рсըፑ փωኯупрጴձωբ	Υнтաአез довեв
Уጌускуሉե φոстоሼ	Λи я дразаղаμеኀ	Ծиζዠρиዑаν ущաтαցኦ
О ፁж ζብвреτ	ዧ ኩጿ γαк	Եሮытушавуц ዎшаςኞпр

contoh asas kesejahteraan dan keamanan